NUR ROFIAH: RUU PKS JUSTRU MEMBUAT ORANG LEBIH TAKUT ZINA



(Batimbang, Jakarta)  - Semakin berkembangnya bentuk kekerasan seksual menyebabkan keterbatasan payung hukum yang ada semakin tidak memadai. Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak bisa diproses secara hukum. Pelaku lolos dari jeratan hukuman. Sebaliknya korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Lebih parahnya lagi adalah ketika mereka justru dihukum.

Aturan perundangan yang ada baru menjangkau kekerasan seksual yang mengandung penetrasi/masuknya penis ke vagina. Padahal kekerasan seksual tanpa penetrasi ada banyak bentuknya. Di samping itu, aturan perundangan yang ada juga baru fokus pada penjeraan pelaku, sedangkan perlindungan korban kurang mendapatkan perhatian. Padahal keduanya sama penting.

Bagi mereka yang pro, RUU Kekerasan Seksual dipandang perlu segera disahkan agar Negara segera mempunyai payung hukum yang kuat untuk mengatasi kekerasan seksual yang semakin marak. RUU ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya peradaban bangsa yang nir kekerasan seksual.

Namun demikian, sebagian kalangan masyarakat khawatir RUU PKS bisa membuat zina semakin marak karena hanya mengatur zina yang dipaksa, sedangkan zina suka sama suka tidak diatur. Kekhawatiran ini mendorong mereka untuk menggalangan dukungan lewat media online. Petisi disebar melalui aneka platform seperti whatsapp, facebook, dan lainnya untuk menolak pengesahannya

Nur Rofiah, Dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta, mengingatkan bahwa RUU PKS adalah tentang kekerasan seksual sehingga memang sudah seharusnya hanya mengatur zina yang dipaksa karena zina bentuk inilah yang mengandung unsur kekerasan seksual. Tapi tidak berarti zina suka sama suka tidak diatur.  Bahkan Negara sudah mengaturnya di KUHP. “Seharusnya jika RUU PKS ini disahkan, masyarakat lebih takut berbuat zina sebab RUU ini tidak hanya mengancam pelaku kekerasan seksual dalam hubungan seksual tanpa ikatan nikah (zina), melainkan juga pada pelaku kekerasan dalam tindakan yang mendekatinya (pelecehan seksual). Kekerasan dalam hubungan seksual tanpa ikatan nikah jadi dapat dijerat dengan dua UU sekaligus.” ujar Rofiah.

Mengenai kekerasan seksual berlatar agama, Nur Rofiah yang kerap terlibat dalam diskusi tentang RUU PKS ini, berpendapat bahwa kekerasan seksual jelas bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung di Cirebon pada 25-27 April 2017 bahkan menegaskan haramnya kekerasan seksual. Namun, tak jarang ajaran agama disalahgunakan sebagai legitimasi. “Selama pihak yang lebih kuat dibiarkan sewenang2 pada pihak yang lebih lemah, maka selama itu pula ajaran agama berpotensi besar disalahgunakan untuk melegitimasinya,” ujarnya.

Bagaimanapun, kontroversi pengesahan RUU sudah seharusnya tidak mengalihkan perhatian masyarakat dari pentingnya penghapusan kekerasan seksual. Mereka yang menolak pengesahan RUU ini mesti berfikir bagaimana melindungi anak bangsa agar tidak menjadi korban kekerasan seksual berikutnya dan bagaimana menolong para korban yang telah berjatuhan agar bisa kembali menjalani hidupnya secara bermartabat. (batimbang.com)

0 comments: