PENELITI UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG: DEMOKRASI SEHARUSNYA MENGEDEPANKAN NILAI PANCASILA



(Batimbang, Magelang)  - Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 menimbulkan keprihatinan bagi beberapa kalangan. Khususnya terkait dengan kebebasan yang disalahgunakan oleh anggota masyarakat yang tidak bertanggung jawab.  Hal itu disampaikan oleh Peneliti Demokrasi dan Pancasila dari Universitas Tidar (Untidar)  Magelang, Sukron Mazid.
Menurut Syukron,  masyarakat saat ini terlalu apatis terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurangnya kepedulian dan perhatian mengakibatkan dinamika kehidupan bermasyarakat terutama politik serta ekonomi menjadi geger.  "Polarisasi yang massif dari beberapa golongan atas dasar legitimasi pemerintahan mengakibatkan karakter fanatik yang berlebihan dari setiap kubu, " ungkapnya.  Syukron menambahkan,  "Kita harus banyak belajar serta tidak mudah menjudge apapun tanpa dasar. Bersikap arif dan bijaksana serta harus bersikap hati-hati kepada siapa saja terutama arus informasi/berita yang beredar."
Ditambahkan oleh Syukron bahwa  demokrasi berkembang di Indonesia terlalu kebablasan, terlalu berlebihan. Memurutnya,  demokrasi yang seharusnya berjalan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila diabaikan dan diciderai. "Bahkan prinsip demokrasi pancasila dilanggar oleh oknum yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan demi sebuah kekuatan dan kekuasaan. Sebagai bentuk pembenaran bukan kebenaran, " ujarnya.
Syukron menyatakan bahwa sebagai good citizenship hendaknya nilai-nilai Pancasila dijunjung tinggi. "Bila perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa saling menghujat, memfitnah, adu domba, hoax serta saling menjatuhkan, " pesannya tegas.
Dosen MK Pancasila lulusan Universitas Negeri Yogyakarta tersebut juga mengatakan,  masyarakat saat ini haruslah sadar akan pentingnya sebuah Demokrasi. "Sehingga sebuah pemerintahan akan berjalan dengan baik karena proses demokrasi yang baik pula. Hormatilah, hargailah dan sayangilah kita semuanya demi persaudaraan, kesatuan dan persatuan bangsa, " tambah Syukron.
Dengan cara demikian,  tambah Syukron,  masyarakat bisa memaknai bingkai kebhinekaan. Kita saat ini harus peduli dan kawal bersama demokrasi yang ada di Indonesia dengan baik, sehingga kelak menjadi negara yang santun, rukun, damai, berjiwa besar, bermartabat dan beradab, " pesan Syukron kepada masyarakat.
Analisa yang disampaikan dosen Untidar tersebut terkait perkembangam masyarakat yang mengalami disintegrasi dalam menjalani kehidupan demokrasi pancasila di era disrupsi. Menjelang pemilu 2019 dan sejak pilkada dki jakarta 2014, kehidupan kebangsaan Indonesia terus diuji oleh beragam persoalan isu Sara dan masalah tidak penting yang direproduksi kepada masyarakat melalui media sosial. Sehingga masyarakat tidak memandang penting persoalan layanan publik seperti kebijakan regulasi, distribusi anggaran, rancangan program pemimpin, dan sebagainya. Tetapi justru sibuk berdebat tentang perlunya pidato dengan teks atau tidak, berdebat dengan joget atau tidak, gaya selfi, dan sebagainya.  "Masyarakat harus pintar sebab ada kebutuhan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di Indonesia yang menganut pancasila. Jangan sampai masyarakat terjebak hal yang tidak penting dan mubazir secara ekonomi politik bagi dirinya, keluarga dan terlebih bagi bangsanya, " ujar Syukron. (batimbang.com)

0 comments: